120 Anggota DPR Resmi Usulkan Pemakzulan Gibran
SWARANESIA.COM- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gelombang pemakzulan ini dipicu polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang dinilai cacat hukum sejak proses pencalonan dalam Pemilu Presiden 2024.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa pengusulan tersebut telah memenuhi syarat minimum konstitusi. Pimpinan DPR akan segera memproses dokumen usulan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke forum tertinggi parlemen.
"Berdasarkan jadwal, rapat paripurna terdekat itu besok akan kita lakukan. Biasanya sekitar jam 10.00 WIB," ujar Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Adapun jumlah legislator yang menandatangani formulir HMP diperkirakan akan terus bertambah mengingat beberapa fraksi belum memfinalisasi seluruh tanda tangan anggotanya.
Berikut sebaran 120 anggota DPR pengusul pemakzulan Gibran:
* Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 anggota
* Partai NasDem: 19 anggota (dari total 69 anggota yang menyatakan berminat)
* Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 anggota
* Partai Demokrat: 18 anggota
* PDI Perjuangan: 14 anggota
* Partai Golkar: 11 anggota
* Partai Gerindra: 11 anggota
* Partai Amanat Nasional (PAN): 1 anggota
Juru Bicara Pengusul Hak Menyatakan Pendapat dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menegaskan pemakzulan harus segera dituntaskan agar tidak menyita energi bangsa.
"Energi kita terlalu banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," kata Khozin.
Langkah drastis parlemen ini merupakan imbas dari dua putusan lembaga peradilan.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kesetaraan ijazah luar negeri Gibran dengan jenjang SMA/sederajat sebagaimana disyaratkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Eskalasi politik kian memuncak setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Pendidikan Gibran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel, menilai Gibran telah melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil kepala negara.
"Pilpres wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk menjamin bahwa setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan," ujar Dolfie.
Di tengah tekanan parlemen, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam pada Selasa pagi.
Prasetyo membantah kabar yang menyebut Presiden menolak permohonan tersebut.
"Kami ingin meluruskan bahwa tidak benar Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa sore.
Secara terpisah, Gibran mengklaim disarankan oleh Presiden Prabowo untuk menempuh jalur hukum lanjutan sebelum memutuskan langkah politik akhir.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1," ungkap Gibran.
Sumber: Tempo, 11 November 2026, pukul 16.17 WIB.
Tag:
