Enam Ketua PK Partai Golkar Kota Sungai Penuh Nyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap DPD II
SWARANESIA.COM— Enam Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kota Sungai Penuh secara resmi menyampaikan pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Sungai Penuh.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk sikap organisasi atas dinamika internal yang dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar partai serta tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar.
Adapun enam Ketua PK yang menyatakan sikap tersebut adalah:
* Aries Pratama (Ketua PK Sungai Penuh)
* Dedet Kurniawan (Ketua PK Pondok Tinggi)
* Master (Ketua PK Pesisir Bukit)
* Firdaus (Ketua PK Kotobaru)
* Yan Aktiva (Ketua PK Hamparan Rawang)
* Hendro Joni (Ketua PK Kumun Debai)
Dalam pernyataan bersama, mereka menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat adanya upaya yang bersifat sistematis dan tidak demokratis dalam pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam), yang dinilai tidak memenuhi ketentuan AD/ART dan PO Partai Golkar.
Sehubungan dengan hal tersebut, para Ketua PK menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:
1. Meminta DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi untuk menegaskan bahwa Pimpinan Kecamatan (PK) yang sah dan berhak mengikuti Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2026 adalah PK yang memiliki Surat Keputusan (SK) masa bakti 2022–2027.
2. Mendesak agar pelaksanaan Musda Partai Golkar Kota Sungai Penuh Tahun 2026 diambil alih oleh DPD I Partai Golkar, guna menjamin netralitas dan kepatuhan terhadap aturan organisasi.
3. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPD II Partai Golkar Kota Sungai Penuh.
4. Meminta kepada DPD I Partai Golkar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan DPD II.
5. Mendesak penonaktifan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Saudara Fikar Azimi, berdasarkan penilaian terhadap kinerja dan kepemimpinan yang dianggap tidak berjalan efektif.
Para Ketua PK juga menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga marwah, soliditas, serta tegaknya konstitusi Partai Golkar.
“Kami berharap DPD I Partai Golkar dapat segera mengambil langkah tegas dan objektif demi menjaga keutuhan organisasi serta memastikan proses Musda berjalan sesuai aturan yang berlaku,” demikian pernyataan bersama tersebut.
Apabila tidak terdapat tindak lanjut yang memadai, para Ketua PK menyatakan akan menempuh langkah organisasi sesuai mekanisme yang diatur dalam Partai Golkar.
