Mendagri Berhentikan Jabatan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Sementara
SWARANESIA.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Langkah itu diambil setelah Mirwan melakukan perjalanan umrah ke luar negeri tanpa izin, pada saat daerahnya tengah menghadapi banjir dan longsor yang menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
“SK pemberhentian sementara selama 3 bulan atas nama Mirwan MS sudah saya tandatangani. Yang bersangkutan berangkat umrah pada 2 Desember tanpa izin Mendagri, padahal daerahnya sedang dalam status darurat bencana,” ujar Tito, dikutip dari keterangan resmi.
Konteks Sebelumnya: Larangan Kepala Daerah Keluar Negeri
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan instruksi pelarangan seluruh kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk dinas maupun pribadi, demi memastikan mereka fokus menangani potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat memasuki musim hujan.
Larangan itu muncul setelah beberapa kasus kepala daerah ditegur karena meninggalkan wilayah saat kondisi genting. Publik pun menilai tindakan Mirwan sebagai bentuk kelalaian moral dan etika pelayanan publik, terutama karena bencana di Aceh Selatan menyebabkan ribuan warga mengungsi dan infrastruktur rusak berat.
Mirwan MS Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka
Usai gelombang kritik, Mirwan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun media sosialnya.
“Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” tulis Mirwan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta masyarakat Aceh Selatan.
Tekanan Publik Menguat
Sebelum keputusan resmi Kemendagri turun, beberapa tokoh nasional dan akademisi menilai tindakan Mirwan tidak etis dan menciderai kepercayaan publik di tengah situasi bencana. Beberapa partai politik di Aceh bahkan mendesak evaluasi kepemimpinan di tingkat daerah.
.jpeg)
