DPD RI Fasilitasi Pertemuan Pemerintah, Masyarakat dengan PT SAS
SWARANESIA.COM– Polemik rencana pembangunan stockpile batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di kawasan Aur Kenali kembali mencuat. Untuk merespons kontroversi tersebut, DPD RI mempertemukan perwakilan masyarakat Aur Kenali, PT SAS, Pemerintah Provinsi Jambi, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam rapat di aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (29/1/2026).
Pertemuan itu dipimpin Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Hakim. Ia menyampaikan bahwa agenda rapat bertujuan mendengar langsung penjelasan dari semua pihak terkait persoalan yang berkembang.
“Kita ingin mendengar dari semua pihak terkait persoalan yang ada,” kata Abdul Hakim.
Anggota BAP DPD RI, Sum Indra, menegaskan tugas DPD RI adalah menampung aspirasi masyarakat sekaligus menjembatani penyelesaian masalah agar tidak berlarut-larut.
“Tugas anggota DPD RI menampung aspirasi masyarakat. Kami ingin menyatukan semua pihak agar semua bisa terselesaikan,” ujarnya.
Namun ia juga menekankan pembangunan dan investasi harus tetap berjalan untuk menopang ekonomi daerah. Sum Indra menyebut PT SAS diharapkan tidak memindahkan aktivitasnya ke daerah lain.
“Pembangunan tetap jalan untuk perbaikan ekonomi, investasi menjadi solusi untuk pembiayaan daerah. PT SAS tak boleh pindah ke daerah lain. Jangan batu bara dari Jambi tapi transportasi daerah lain,” katanya.
Sementara itu, perwakilan PT SAS Ibnu Ziadi menyampaikan perusahaan berencana membangun jalan khusus sepanjang 108 kilometer yang melewati empat wilayah, yakni Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Ia berharap proyek tersebut dapat berjalan lancar karena nilai investasinya cukup besar.
“PT SAS akan membangun jalan 108 kilometer melewati empat kabupaten dan kota. Kami sangat berharap jalan ini berjalan lancar. Investasi besar sekitar Rp2 triliun, dan tambang batu bara menjadi prioritas pemerintah,” ujar Ibnu.
Di sisi lain, Rahmat dari Barisan Perjuangan Rakyat Tolak Stockpile Batu Bara menyampaikan keluhan masyarakat terkait keberadaan PT SAS yang dinilai menimbulkan keresahan.
Senada, Eko dari Walhi menilai masyarakat mengalami kerugian secara ekologis maupun materiil. Ia bahkan meminta PT SAS memindahkan lokasi stockpile.
“Masyarakat dirugikan secara ekologis dan materiil. Kami minta PT SAS untuk pindah,” tegas Eko.
Eko juga menyoroti rencana pembangunan jalan khusus yang disebut sangat dekat dengan permukiman warga. Menurutnya, jarak jalan dengan rumah warga hanya sekitar 2 hingga 5 meter, sementara aturan disebut mengharuskan jarak 500 meter.
"ini dipaksakan konflik akan berkelanjutan,” tambahnya.
Adapun hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa Gubernur Jambi akan kembali bertemu dengan masyarakat untuk pendalaman persoalan. Selain itu, DPD RI akan mengundang pihak terkait di tingkat pusat guna membahas aspek perizinan.
DPD RI juga menyatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan menyampaikan kembali perkembangan kepada masyarakat.
.jpg)
